ALT_IMG

Syarat Dinyatakan Pailit

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian dan sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan Readmore...

ALT_IMG

Informasi Seputar Visa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dirumuskan pengertian visa yakni suatu izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia Readmore..

Alt img

Prosedur Keimigrasian

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui prosedur yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Readmore...

ALT_IMG

Pelaksanaan Putusan Pailit

Berbicara mengenai hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh suatu hubungan hukum, yakni antara kreditur dan debitur Readmore...

ALT_IMG

Bentuk Jaminan dan Hak Istimewa

Bentuk jaminan perorangan (borgtocht) menurut sifatnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Readmore...

Wednesday, October 24, 2012

Syarat-syarat Dinyatakan Pailit

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian dan sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berikut adalah penjelasan tentang kapan seorang debitor dinyatakan pailit. Sebelum membahas mengenai persyaratan kepailitan, berikut sedikit penjelasan mengenai apa itu pailit dan pihak-pihak yang dipailitkan berdasakan Pasal 1 butir (1). (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004: 
  1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
  3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
  4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan
Pernyataan pailit terhadap seorang debitor dinyatakan secara sederhana, artinya tidak diperlukan alat-alat pembuktian sebagaimana dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena cukup dengan bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian sederhana. Terkait hal tersebut di atas maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditorHal ini dimaksudkan bahwa Debitor dalam keadaan benar-benar tidak mampu membayar terhadap dua atau lebih kreditornya tersebut.
  2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihPada pernyataan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih disini adalah utang pokok atau bunga yang tidak terbayar, namun pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, disebutkan kewajiban untuk membayar utang jatuh waktu dan dapat ditagih baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu pengalihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan saksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
  3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornyaDalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis maupun preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Namun bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang sudah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya kecuali apabila tidak ada percampuran harta.
      Demikian penjelasan dari kami berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 37 Tahun 2004, bahwa syarat kepailitan ini diatur untuk menghindari adanya perebutan harta debitor maupun kecurangan  - kecurangan oleh salah seorang kreditor atau bahkan debitor sendiri.
       
       
    Advokat Yogyakarta
    Emergency hours only
    Call at 081232030300  
    Sumber tanyahukum.com 
       
       
Continue reading →

Pelasanaan Putusan Pailit Oleh Kurator

Berbicara mengenai hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh suatu hubungan hukum, yakni antara kreditur dan debitur. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum tersebut, yang antara lain adalah prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah onderwerp object. Di dalam praktek hukum, tidak sedikit seorang debitur yang karena keadaan memaksa tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasinya sendiri. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila terdapat debitur yang tidak mampu atau tidak dapat membayar utangnya kepada seorang kreditur atau lebih, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana pernyataan ketentuan undang-undang kepailitan berikut, bahwa seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan Hakim.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (berdasarkan pada Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004). Pasal 8 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut wajib memuat, antara lain:
  1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
  2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya diatur bahwa salinan putusan Pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Dalam putusan pernyataan pailit tersebut, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, jika tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan akan diangkat selaku Kurator. Adapun kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) lebih dari 3 (tiga) perkara.
Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
  • Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
  • Nama Hakim Pengawas;
  • Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
  • Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
  • Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).
Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitur, maka mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Dan pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. Dan dengan dijatuhkannya putusan pailit tersebut, maka “kurator” bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (boedel pailit). Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta palit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka (5) UU No. 37 Tahun 2004).
Seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan itulah undang-undang telah menentukan pihak yang akan mengurusi persoalan debitur dan kreditor melalui seorang Kurator. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak hanya bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sebisa mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Namun pada prakteknya tidak sedikit kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti debitur pailit yang tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi, dan hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitur yang tidak kooperatif dalam hal menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa tempat usaha debitur, sehingga kinerjanya menjadi tidak maksimal karena faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas.


Advokat Yogyakarta
Emergency hours only
Call at 081232030300
 
Sumber tanyahukum.com 

Continue reading →

Informasi Seputar Visa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dirumuskan pengertian visa yakni suatu izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
Berikut dibawah ini adalah jenis-jenis visa, antara lain:
  1. Visa diplomat, diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik
  2. Visa dinas, diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing atau diutus PBB yang tidak tugas diplomatik.
  3. Visa transit, diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah ke kapal laut atau pesawat terbang untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke negara asal.
  4. Visa kunjungan wisata, diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, dan visa ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia.
  5. Visa kunjungan usaha, diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha dibidang perdagangan, pertanian, perikanan dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan visa ini berlaku selama 3 (tiga) bulan.
  6. Visa kunjungan sosial budaya, diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan sosial budaya, visa ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak ijin diberikan, bila secara kolektif berlaku untuk minimal 5 orang dan maksimal 25 orang, visa ini tidak termasuk kunjungan wisata atau usaha.
  7. Visa berdiam sementara/ Visa tinggal terbatas, diberikan kepada :
    • Orang asing tenaga ahli dengan tujuan bekerja beserta isteri dan anak-anaknya yang sah dan anggota keluarga yang kehidupannya menjadi tangggung jawab yang bersangkutan. Visa ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
    • Orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melakukan penelitian ilmiah. Visa berlaku selama 1 (satu) tahun.
    • Wanita asing dan anak dibawah umur (dibawah 16 tahun) yang akan menyertainya dengan suami/ ayah seorang warga negara Indonesia. Visa ini berlaku selama 6 (enam) bulan.
    • Seorang bekas Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan undang-undang kewarganegaraan. Visa ini berlaku selama 6 (enam) bulan.
Bentuk visa dapat berupa sebagai berikut ini:
  1. Cap dinas;
  2. Lembaran yang dilekatkan pada paspor;
  3. Kartu biasa; atau
  4. Kartu elektronik.
Visa diberikan berdasarkan permintaan, dan permohonan visa ini ditujukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada Pejabat Republik Indonesia di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Adapun orang asing yang dikecualikan tidak harus memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Warga Negara Asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa.
  2. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali.
  3. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara wilayah Indonesia.
  4. Penumpang transit.

Advokat Yogyakarta
Emergency hours only
Call at 081232030300 
Sumber tanyahukum.com 

Continue reading →

Pengunjung Kami

Flag Counter